JAKARTA – Di tengah eskalasi tensi global yang kian memanas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bergerak cepat memperkuat barisan. Dalam forum Townhall Meeting DJPPR di Gedung Frans Seda (31/03), Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memberikan komando tegas: Adaptivitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Meskipun Indonesia menutup tahun 2025 dengan rapor biru—berhasil menerbitkan dim sum bond dan obligasi Euro dengan imbal hasil yang sangat kompetitif—Wamenkeu mengingatkan bahwa “pesta” keberhasilan tersebut kini berhadapan dengan awan mendung geopolitik.
Menanggapi ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang mengguncang nilai tukar Rupiah, Juda Agung memperkenalkan pendekatan “Decision Making Under Uncertainty”.
“Kita berada di era di mana risiko bisa diukur, tapi ketidakpastian seringkali datang tanpa peringatan. Dalam situasi ini, kita tidak boleh diam. Pemerintah harus siap dengan berbagai skenario kebijakan, terutama mengantisipasi fluktuasi harga minyak yang mengintai kesehatan fiskal kita,” ujar Juda Agung dengan lugas.
Untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap tangguh, Wamenkeu menetapkan tiga instruksi utama bagi seluruh jajaran:
-
Disiplin Baja pada Defisit 3%: Meski ruang gerak semakin sempit dan ketat, Kemenkeu berkomitmen menjaga defisit anggaran tetap di bawah ambang batas legal demi menjaga kepercayaan investor global.
-
Organisasi Tanpa Sekat (No More Silos): Juda Agung menginstruksikan penghapusan ego sektoral. Koordinasi antara fiskal (Kemenkeu) dan moneter (Bank Indonesia) harus berjalan dalam satu irama yang sinkron.
-
Agilitas dan Integritas: Transformasi menjadi organisasi yang agile (lincah) menjadi harga mati. Fleksibilitas dalam merespons pasar harus berjalan beriringan dengan integritas yang tidak tergoyahkan.
Wamenkeu menutup arahannya dengan optimisme terukur. Dengan manajemen risiko yang presisi dan koordinasi yang solid, Indonesia diyakini mampu mengubah tantangan global menjadi peluang untuk memperkuat struktur pembiayaan negara.
