Jakarta, 10 Agustus 2026 — Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, termasuk mempertimbangkan pencopotan dari jabatannya, menyusul dinilai tidak optimalnya pengendalian dan penanganan informasi hoaks terkait isu kerusuhan yang beredar di ruang publik pada Agustus 2026.
Charles Gilbert selaku Koordinator Pusat BEM Kristiani Seluruh Indonesia menilai bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga ruang informasi nasional agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menilai persoalan penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Ketika informasi palsu mengenai kerusuhan beredar luas, dampaknya bukan hanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan publik dan citra Indonesia di mata dunia internasional,” ujar Charles.
BEM Kristiani Seluruh Indonesia berpandangan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, harus memiliki sistem yang cepat, terukur, dan efektif dalam mendeteksi, melakukan verifikasi, memberikan klarifikasi, serta menindaklanjuti penyebaran informasi palsu yang berpotensi menimbulkan kepanikan publik.
Menurut Charles, apabila mekanisme pengawasan dan penanganan informasi digital berjalan secara optimal, penyebaran informasi palsu yang berpotensi menimbulkan keresahan seharusnya dapat diminimalisasi sejak awal.
“KOMDIGI harus hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga ekosistem informasi digital Indonesia. Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan informasi yang simpang siur ketika negara membutuhkan ketenangan dan kepastian,” tegasnya.
BEM Kristiani Seluruh Indonesia juga menilai bahwa penyebaran kabar hoaks mengenai situasi keamanan dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Informasi yang menggambarkan kondisi Indonesia secara tidak benar berpotensi menciptakan persepsi negatif, meningkatkan kekhawatiran masyarakat, serta memengaruhi tingkat kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap kondisi Indonesia.
Charles menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan dunia usaha dan investor memperoleh informasi yang akurat mengenai situasi nasional.
“Kepercayaan investor dibangun salah satunya melalui kepastian informasi. Jika ruang digital dipenuhi informasi palsu mengenai kerusuhan atau kondisi keamanan yang tidak sesuai fakta, tentu hal tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran. Karena itu, negara harus mampu memberikan respons komunikasi publik yang cepat, akurat, dan kredibel,” kata Charles.
Atas dasar tersebut, BEM Kristiani Seluruh Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
2. Mendesak pemerintah memperkuat sistem deteksi dini dan penanganan informasi hoaks di ruang digital.
3. Mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan klarifikasi secara cepat dan transparan terhadap informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
4. Mendorong pemerintah memastikan stabilitas informasi nasional demi menjaga kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor.
5. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab strategis tersebut, BEM Kristiani Seluruh Indonesia menilai pencopotan Meutya Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital patut dipertimbangkan oleh Presiden.
Charles menegaskan bahwa sikap BEM Kristiani Seluruh Indonesia bukan semata-mata ditujukan kepada individu, melainkan merupakan bentuk kritik terhadap tata kelola komunikasi publik dan perlindungan masyarakat dari dampak buruk informasi palsu.“Kami ingin pemerintah hadir secara nyata. Ruang digital harus menjadi ruang yang sehat, informatif, dan mencerdaskan masyarakat, bukan ruang yang justru memperbesar kepanikan. Jika pejabat yang bertanggung jawab tidak mampu menjalankan fungsi tersebut secara maksimal, maka evaluasi bahkan pergantian pejabat merupakan bagian dari mekanisme pemerintahan yang wajar,” tutup Charles.
