Anugrahhukum.com – Jakarta, Indonesia kini berada di bibir jurang krisis ekonomi yang mencekam. Di tengah bara api geopolitik Timur Tengah yang kian memanas, Presiden Prabowo Subianto mulai menyusun strategi “ikat pinggang” yang tidak main-main. Langkah ini diambil demi menjaga kedaulatan fiskal nasional dari ancaman ledakan harga minyak dunia yang diprediksi akan menghantam keras jika Selat Hormuz benar-benar ditutup oleh Iran.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyodorkan simulasi ekonomi yang menggetarkan. Tanpa efisiensi agresif, defisit APBN Indonesia diproyeksikan bakal “jebol” hingga 4,06 persen terhadap PDB—melampaui batas aman undang-undang sebesar 3 persen.
Angka defisit yang membengkak tersebut didasarkan pada asumsi kondisi ekstrem yang kian nyata:
-
Harga Minyak Mentah: Melonjak hingga USD 115 per barel.
-
Kurs Rupiah: Melemah tajam ke angka Rp 17.500 per dolar AS.
-
Imbal Hasil SBN: Menyentuh 7,2 persen.
“Dengan skenario ini, batas defisit 3 persen sulit dipertahankan kecuali kita berani memotong belanja secara radikal. Ini darurat dan perlu rapat terbatas segera,” tegas Airlangga di hadapan Presiden.
Merespons situasi genting ini, Presiden Prabowo secara spesifik meminta jajaran menterinya untuk mengkaji langkah berani yang diambil Pakistan melalui kebijakan Critical Measures. Presiden menekankan bahwa penghematan nyata bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak.
Beberapa poin penghematan radikal Pakistan yang kini masuk dalam radar kajian Pemerintah Indonesia meliputi:
-
Revolusi Kerja: Pemberlakuan 50% Work From Home (WFH) dan pemangkasan hari kerja menjadi hanya 4 hari untuk menekan biaya operasional negara.
-
Pemotongan Gaji Pejabat: Anggota DPR dipaksa menerima pemotongan gaji sebesar 25%.
-
Pengorbanan Kabinet: Langkah paling ekstrem di mana anggota kabinet bekerja tanpa menerima gaji sama sekali.
Presiden Prabowo dengan nada lugas menegaskan bahwa Indonesia harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kebijakan efisiensi ini diproyeksikan akan menyasar belanja birokrasi yang tidak mendesak demi memastikan roda ekonomi rakyat tetap berputar di tengah ketidakpastian global yang kian mencekam.
“Ini bukan hanya contoh, kita harus mengkaji masalah ini secara dalam. Kita harus mengupayakan penghematan yang nyata dan berdampak langsung pada ketahanan negara,” ujar Prabowo tegas.