Tarutung, 26 Februari 2026 – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI), Charles Gilbert, menegaskan bahwa mahasiswa Kristiani memiliki tanggung jawab strategis sebagai mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan wilayah menuju Indonesia Maju.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Kerja Wilayah BEM KSI Wilayah Sumatera Utara yang mengusung tema “Peran BEM Kristiani sebagai Mitra Pemerintah dalam Pengawasan Pembangunan Wilayah Menuju Indonesia Maju”, yang dilaksanakan pada Kamis, 26 Februari 2026, di Aula Mini Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Sumatera Utara.
“Mahasiswa Kristiani harus hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual. Kita bukan sekadar pengkritik, tetapi mitra strategis pemerintah yang mampu menghadirkan solusi berbasis data, nilai, dan integritas,” tegas Charles Gilbert dalam arahannya.
Ia menambahkan bahwa BEM KSI secara nasional mendorong gerakan mahasiswa yang terstruktur, berbasis kajian ilmiah, serta menjunjung tinggi etika dalam pengawasan kebijakan publik.
Keynote Speaker: Stabilitas dan Ketahanan sebagai Fondasi Pembangunan
Kegiatan ini menghadirkan Keynote Speaker, AKBP Ernis Sitinjak, Kapolres Tapanuli Utara, yang membawakan topik “Stabilitas Keamanan, Ketahanan Pangan, dan Partisipasi Mahasiswa dalam Pengawasan Pembangunan Wilayah.”
Dalam paparannya, Kapolres menekankan bahwa kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Ia juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan stabilitas sosial sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.
“Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dan pemerintah daerah dalam menciptakan pengawasan partisipatif yang berbasis hukum dan etika,” ujarnya.
Pendidikan sebagai Pilar Pengawasan Pembangunan
Pada sesi materi pertama, Dr. Jungjungan Simorangkir, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Teologi IAKN Tarutung, membawakan topik “Penguatan Pendidikan Berbasis Nilai dan Moral sebagai Fondasi Pengawasan Pembangunan Daerah.”
Ia menegaskan bahwa pendidikan nilai, etika publik, dan integritas merupakan instrumen penting dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai agen kontrol sosial. Kampus, menurutnya, harus menjadi ruang pembentukan moral publik dan pencegahan korupsi serta penyimpangan pembangunan
Pengembangan SDM dan Pariwisata Berkelanjutan
Materi berikutnya disampaikan oleh Dr. Sasma Hamonangan Situmorang, Kepala Dinas Pariwisata Tapanuli Utara, dengan topik “Pengembangan SDM Lokal sebagai Kunci Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.”
Ia menjelaskan bahwa kualitas SDM daerah menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan. Mahasiswa didorong untuk aktif mengawasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membangun kolaborasi antara pemerintah daerah dan generasi muda dalam peningkatan kapasitas masyarakat.
Pendidikan Politik dan Demokrasi Lokal
Materi tentang pendidikan politik disampaikan oleh Lingga Pangayumi Nasution, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), dengan topik “Pendidikan Politik Mahasiswa dalam Mengawal Kebijakan dan Pembangunan Daerah.”
Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya pendidikan politik yang sehat bagi mahasiswa agar mampu menjadi mitra kritis pemerintah daerah melalui pengawasan partisipatif terhadap kebijakan publik.
“Mahasiswa harus memahami sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan agar pengawasan yang dilakukan berbasis konstitusi, etika, dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Dari Kontrol Sosial ke Solusi Kebijakan
Sementara itu, Frimus Wistito Nababan, Ketua Bidang DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), membawakan topik “Mahasiswa sebagai Mitra Strategis Pemerintah: Dari Kontrol Sosial ke Solusi Pembangunan.”
Ia menekankan bahwa posisi mahasiswa harus kritis namun konstruktif, dengan mengedepankan etika gerakan dan strategi advokasi berbasis data serta kebijakan.
Komitmen Wilayah Sumatera Utara
Koordinator Wilayah Sumatera Utara BEM KSI, Yosef Aprian Simanjuntak, menegaskan bahwa Rapat Kerja Wilayah ini menjadi momentum konsolidasi gerakan mahasiswa Kristiani di Sumatera Utara.
“Kami siap membangun komunikasi konstruktif dengan pemerintah daerah dan menghadirkan rekomendasi kebijakan berbasis kajian,” ujarnya.
Ketua Panitia, Joy Sinaga, turut menyampaikan harapan agar forum ini menghasilkan gagasan strategis yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam gerakan mahasiswa.
FGD dan Rapat Kerja Wilayah ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan dirumuskan secara resmi dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontribusi konkret mahasiswa dalam pengawasan pembangunan.
Melalui forum ini, BEM KSI menegaskan komitmennya untuk menjadi kekuatan moral, intelektual, dan solutif dalam mengawal pembangunan daerah demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan berkelanjutan.
