media anugrah hukum.com.
JAKARTA – Di bawah arahan strategis Presiden, Pemerintah Indonesia mulai mematangkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) guna mengakselerasi program-program nasional. Wakil Menteri Pertahanan RI, Donny Ermawan Taufanto, mewakili Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kantor Kemhan RI, Selasa (17/3).
Pertemuan tingkat tinggi ini menandai langkah awal pengintegrasian kekuatan kementerian dalam membentuk postur kepegawaian yang tangguh, kompeten, dan selaras dengan visi besar kepemimpinan nasional.
Fokus utama pertemuan ini adalah memformulasikan mekanisme rekrutmen pengawak untuk sejumlah program strategis, di antaranya:
-
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP): Penguatan ekonomi kerakyatan di 30.000 titik.
-
Ketahanan Pangan & Maritim: Revitalisasi ribuan Kampung Nelayan.
-
Pemerataan Sosial: Pemenuhan tenaga medis di 4.000 Puskesmas daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) serta pemerataan tenaga pendidik dan sekolah terintegrasi.
Pemerintah menekankan bahwa rekrutmen akan dilakukan secara selektif, terpusat, dan berbasis kompetensi, dengan tetap menjaga keseimbangan postur fiskal negara melalui skema pergantian ASN yang memasuki masa pensiun.
Dalam skema besar ini, Kementerian Pertahanan mengambil peran krusial sebagai kawah candradimuka bagi para calon pengawak program. Kemhan akan mengoptimalkan lembaga pendidikan di lingkungan TNI dan Polri untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).
”Kemhan siap berkolaborasi dalam menyiapkan SDM yang tidak hanya unggul secara kompetensi, tetapi juga memiliki karakter kuat, sehingga program strategis Presiden dapat terlaksana secara tepat sasaran,” tegas pihak Kemhan dalam pertemuan tersebut.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penataan SDM ini akan dikoordinasikan oleh Kemenpan-RB melalui sebuah Panitia Nasional Rekrutmen. Hal ini bertujuan agar penempatan setiap personel sesuai dengan kebutuhan spesifik di lapangan, mulai dari aspek medis hingga operasional desa.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran menteri kunci, mulai dari Mendagri, Menpan-RB, Menteri Kesehatan, Menteri Dikdasmen, Menteri KKP, hingga Kepala BKN. Kehadiran para pimpinan lembaga ini mencerminkan tekad bulat pemerintah untuk memastikan program strategis Presiden berjalan lancar, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kedaulatan bangsa.
